Kubu Made Oka Bantah Kesaksian Setnov soal Aliran Uang untuk 2 Politikus PDI-P

Penasihat hukum Made Oka Masagung, Bambang Hartono, membantah kesaksian terdakwa kasus dugaan korupsi E-KTP, Setya Novanto (Setnov), yang sempat dinyatakan di muka persidangan. Dalam hal ini, Made Oka membantah telah memberikan uang sebesar USD500 ribu kepada dua politikus PDI-P, Puan Maharani dan Pramono Anung.
Sebagaimana hal itu diungkapkan Bambang usai mendampingi kliennya, Made Oka, diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, untuk tersangka ‎Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

"Kalau menurut klien saya (Made Oka)‎ pernyataan Setnov di muka pengadilan minggu lalu itu tidak benar. Itu sudah dibantah oleh yang bersangkutan," kata Bambang di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/3/2018).
Bambang menjelaskan, Made Oka sudah menyatakan bahwa tidak ada aliran dana untuk Pramono Anung dan Puan Maharani sebesar USD500 ribu. Demikian pula soal adanya pertemuan dengan Irvanto Hendra Pambudi di kediaman Setnov.
"Tidak ada aliran dana sama sekali tidak ada. Pak Made Oka tidak ada (di kediaman Setnov). Karena itu bulan Oktober 2012, (Made Oka) tidak pernah ke rumah Pak Novanto," terangnya.
Bambang mengaku tidak tahu kenapa Setnov menyeret-nyeret nama kliennya di muka persidangan. Terlebih disebut sebagai pihak yang memberikan uang sebesar USD500 ribu ke Puan Maharani dan Pramono Anung.

"Saya tidak tahu (alasan Setnov) itu kan haknya beliau apakah itu benar atau tidak, yang penting kita sesuai dengan hukum yang berlaku," pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, Mantan Ketua DPR RI, Setnov menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung kecipratan uang panas proyek e-KTP sebesar 500 ribu Dollar Amerika.
Setnov mengetahui adanya aliran dana haram uang e-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung dari pernyataan dua pengusaha, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung saat keduanya berkunjung ke kediaman Setnov.

Sebagaimana hal itu diungkapkan Setnov saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa perkara dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP, pada Kamis, 22 Maret 2018, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.
"Waktu itu ada pertemuan di rumah saya yang dihadiri oleh Oka dan Irvanto, di sana mereka bilang berikan USD500 ribu‎ dan Pramono Anung USD500 ribu," kata Setnov.
Setya Novanto sendiri menjabat Ketua Fraksi Golkar saat‎ proyek e-KTP berlangsung. Sedangkan Puan, saat itu menjabat Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono Anung sebagai Wakil Ketua DPR.

Tidak ada komentar